PKMK-Yogyakarta (8 Januari 2026). Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) bekerja sama dengan PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada mengadakan webinar bertajuk “Penguatan Regulasi dan Kebijakan Implementatif untuk Percepatan Eliminasi Kanker Serviks di Indonesia” dalam momentum sarasehan nasional Selamatkan Perempuan Indonesia (SPRIN). Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis profesi SpOG dalam percepatan eliminasi kanker serviks, menganalisis dan membandingkan kerangka regulasi yang ada dengan regulasi stunting dan AKI, menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan terkait implementasi serta sistem rujukan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi dan peraturan pelaksana yang masih belum optimal.
Webinar ini dipandu oleh Dr. dr. Prita Muliarini, Sp.OG, Subsp.Obginsos (K), M.H., M.M., FISQua, CHRA, CPCCP, AIFO-K dan menghadirkan narasumber yang menarik yaitu Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpO
G, Subsp. FER, MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM selaku ketua umum POGI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D selaku guru besar ilmu kesehatan masyarakat FK-KMK UGM, dan Dr. dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, Sp.OG. Subsp.Obginsos., M.M., M.H. sedangkan sebagai pembahas menghadirkan Dr.dr. Hasto Wardoyo SpOG. Subsp.FER selaku walikota Yogyakarta, dr. Raden (Vini) Adiani Dewi, M.M.R.S selaku perwakilan dari ADINKES, dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH selaku wakil ketua 2 PERSI, dan Dr. dr Tofan Widya Utami, Sp.OG, Subsp.Onk(K) selaku Ketua Pokja Eliminasi Kanker Serviks PP POGI.
Sesi dibuka oleh pengantar dari Prof. Budi Wiweko yang membahas tentang tingginya angka kanker serviks dan upaya menyelamatkan perempuan melalui kegiatan SPRIN. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu oleh moderator. Materi pertama disampaikan oleh Prof Budi Wiweko dengan judul Peran Strategis Profesi SpOG dalam Pencapaian Target Eliminasi Kanker Serviks. Budi memaparkan pentingnya bahwa profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG) memiliki posisi strategis dalam upaya eliminasi kanker serviks, tidak hanya sebagai penyedia layanan klinis, tetapi juga sebagai pendidik, advokat kebijakan, dan pemimpin klinis (clinical leader). Peran SpOG sangat krusial dalam memastikan mutu skrining, diagnosis, tata laksana, serta kesinambungan layanan dari tingkat primer hingga rujukan. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi SpOG, beban kerja klinis yang tinggi, serta keterbatasan waktu dan ruang untuk berperan dalam advokasi dan penguatan sistem. Selain itu, koordinasi antara organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua dengan judul Analisis Kebijakan Eliminasi Kanker Serviks dalam Perspektif Transformasi Sistem Kesehatan yang disampaiakan oleh Prof Laksono. Laksono memandang eliminasi kanker serviks sebagai bagian integral dari agenda transformasi sistem kesehatan, yang menuntut perubahan tidak hanya pada layanan klinis, tetapi juga pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi, dan kepemimpinan. Upaya eliminasi tidak dapat berhasil jika masih terjadi fragmentasi antara layanan primer, rujukan, dan sistem pembiayaan. Disoroti bahwa tantangan utama saat ini meliputi lemahnya integrasi data, keterbatasan kapasitas layanan primer dalam skrining dan tindak lanjut, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsep Learning Health System ditawarkan sebagai pendekatan untuk memastikan kebijakan dan praktik layanan terus diperbaiki berdasarkan data dan pembelajaran berkelanjutan. Materi ini menegaskan pentingnya kepemimpinan klinis SpOG dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong perubahan sistemik, serta perlunya mekanisme akuntabilitas yang jelas agar target eliminasi kanker serviks tidak hanya menjadi komitmen kebijakan, tetapi juga tercapai secara nyata di lapangan.
Materi ketiga disampaikan oleh dr Chandranita dengan judul Peta Regulasi Eliminasi Kanker Serviks yang Ada dan Ruang Kosong Kebijakan dibandingkan Stunting dan AKI. dr Chandranita menyoroti bahwa upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia telah didukung oleh berbagai regulasi lintas sektor, mulai dari kebijakan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan komitmen nasional yang kuat terhadap pencegahan melalui imunisasi HPV, skrining dini, serta tata laksana kasus kanker serviks. Namun demikian, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, khususnya di tingkat daerah. Banyak regulasi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam petunjuk operasional, pembiayaan yang konsisten, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Selain itu, peran pemerintah daerah belum cukup kuat dan terintegrasi dalam pelaksanaan program eliminasi.
Selanjutnya para pembahas bergantian memberikan tanggapan atas materi yang diberikan. dr Hasto menceritakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kota Yogayakarta dalam rangka mendukung eliminasi kanker serviks. dr Vini menceritakan terkait situasi pencegahan dan penanganan kanker serviks di Jawa Barat. dr Agus memberikan tanggapan terkait fragmentasi layanan (vaksinasi, skrining, dan tatalaksana) serta alur rujukan kanker serviks di rumah sakit dan pelaporan belum terintegrasi. Pembahas terakhir adalah dr Tofan yang menekankan kolaborasi setiap level of prevention akan menunjang keberhasilan pengendalian kanker serviks.
Sesi diskusi juga menekankan bahwa eliminasi kanker serviks di Indonesia membutuhkan pendekatan sistemik yang terintegrasi, melibatkan penguatan regulasi, peran strategis tenaga kesehatan khususnya profesi SpOG sebagai seorang leader serta tata kelola pembiayaan dan layanan yang berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kanker serviks, kerangka regulasi tersebut masih bersifat terfragmentasi dan belum sepenuhnya operasional, terutama dalam aspek pelaksanaan di daerah, sistem rujukan, dan kesinambungan pembiayaan.
Kegiatan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan oleh Sekretaris Jenderal PP POGI, Dr. dr. Wahdi, Sp.OG (K-Subsp. Obginsos), S.H., M.H., CHCCP. Dalam penyampaiannya, dr Wahdi menekankan bahwa berbagai program yang telah disusun oleh POGI memerlukan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan PKMK FK-KMK UGM. Hingga saat ini, masih terdapat 514 kabupaten/kota yang belum mengimplementasikan SPRIN, antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat komitmen di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang melibatkan enam pilar transformasi sistem kesehatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa profesi SpOG tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya eliminasi kanker serviks, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pembiayaan serta penguatan sistem pengelolaan dan pemanfaatan data. Reporter: Monita Destiwi (PKMK FK-KMK UGM)
Materi dan Video Rekaman KLIK DISINI