Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan seri kedua rangkaian webinar bertema “Komunikasi, Negosiasi, dan Mediasi dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik di Sektor Kesehatan” pada Kamis, 5 Juni 2025. Webinar ini mengangkat topik penting mengenai konflik makro dalam sistem kesehatan, khususnya menyangkut isu akses, harga, dan keamanan obat. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Budiono Santoso, Ph.D., pensiunan dosen FK-KMK UGM sekaligus mantan Penanggung Jawab Program Obat dan Teknologi Kesehatan di Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk Kawasan Pasifik Barat.
Dalam paparannya, Dr. Budiono membahas bagaimana komunikasi, negosiasi, dan mediasi memainkan peran krusial dalam menangani perbedaan kepentingan antarnegara dalam isu-isu kebijakan kesehatan. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Strategi Regional WHO untuk Meningkatkan Akses terhadap Obat Esensial di Kawasan Pasifik Barat periode 2005–2010. Proses penyusunan strategi ini melibatkan serangkaian konsultasi, diskusi, dan negosiasi antarnegara anggota WHO yang mencerminkan dinamika geopolitik dan kepentingan industri farmasi. Meskipun sempat ditolak dalam pertemuan regional pada 2003, dokumen ini kemudian direvisi dan disepakati dalam bentuk yang lebih inklusif, dengan beberapa catatan penting seperti keharusan mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), serta pelibatan sektor industri dalam pelaksanaannya.
Topik kedua yang disampaikan adalah pengembangan sistem pertukaran informasi harga obat atau Price Information Exchange of Medicines, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi harga pengadaan obat antarnegara. Inisiatif ini muncul dari kebutuhan untuk menekan harga obat yang tinggi di negara-negara berkembang, namun karena mandat WHO bukan untuk mengendalikan harga secara langsung, maka platform ini hanya difokuskan pada pertukaran informasi harga dan identitas pemasok. Negara-negara anggota kemudian dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengevaluasi sistem pengadaan obat mereka masing-masing.
Selanjutnya, dibahas pula inisiatif WHO dalam membangun sistem peringatan dini terhadap peredaran obat palsu dan substandar melalui Rapid Alert System serta promosi praktik etis dalam regulasi dan pengadaan obat. Sistem ini memungkinkan penyebaran informasi lintas negara dalam waktu singkat jika ditemukan indikasi obat berbahaya atau palsu. Program ini berkembang menjadi bagian dari program global WHO dalam tata kelola obat yang baik (Good Governance in Medicines) dan pengendalian produk medis yang substandar, salah label, atau palsu.
Paparan juga menyoroti kasus epidemi gagal ginjal akut yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia pada 2022, yang disebabkan oleh kontaminasi zat etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup anak-anak. Dr. Budiono menjelaskan bahwa kasus-kasus serupa telah terjadi sejak 1937 di Amerika Serikat dan berulang di berbagai negara akibat lemahnya pengawasan mutu bahan tambahan obat seperti gliserin. Ia menyoroti lambatnya respons pemerintah Indonesia meskipun peringatan sudah diberikan sejak awal 2022 oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hingga November 2022, tercatat 325 kasus gagal ginjal akut dengan 178 kematian anak, tersebar di berbagai provinsi. Menurutnya, jika sistem pengawasan dan komunikasi antarinstansi berjalan lebih efektif, tragedi ini seharusnya bisa dicegah lebih awal, seperti yang dilakukan negara-negara anggota WHO Kawasan Pasifik Barat yang mampu menarik produk terkontaminasi dalam waktu 24 hingga 72 jam.
Sebagai penutup, Dr. Budiono menekankan pentingnya komunikasi yang tidak emosional serta kesabaran dan ketangguhan dalam menjalankan proses negosiasi dan mediasi di tingkat nasional maupun internasional. Pihaknya mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan antarnegara merupakan hal yang wajar, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan bangsa. Webinar ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan strategi dalam menghadapi konflik kebijakan kesehatan lintas negara dan memperkuat kapasitas peserta dalam mengelola konflik makro di sektor kesehatan.
Reporter: dr. Ichlasul Amalia (Departemen KMK, FK-KMK UGM)