Peningkatan mutu tenaga kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keselamatan pasien, efektivitas layanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam konteks tersebut, Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berperan strategis dalam menetapkan standar, regulasi, dan mekanisme akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu lembaga pelayanan dan lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan. Seiring dengan dinamika kebijakan dan transformasi sistem kesehatan, berbagai regulasi terkait mutu, akreditasi lembaga, serta ketentuan pencantuman Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan terus mengalami penyesuaian. Kondisi ini menuntut pemahaman yang komprehensif dan seragam, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah serta pada lembaga terakreditasi sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Di sisi lain, implementasi regulasi mutu dan akreditasi masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari perbedaan interpretasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sistem internal lembaga. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang konstruktif untuk menjembatani kebijakan dengan realitas implementasi, sekaligus menjadi wadah refleksi dan evaluasi bersama.

Sarasehan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan diselenggarakan sebagai momentum strategis untuk mensosialisasikan regulasi Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan, memaparkan evaluasi dan capaian implementasi di tingkat daerah oleh Dinas Kesehatan DIY, serta menghimpun masukan dari lembaga terakreditasi, institusi akademik, dan pemangku kepentingan terkait. Kehadiran Dirjen Mutu Tenaga Kesehatan sebagai narasumber utama memberikan penguatan arah kebijakan nasional, sementara partisipasi aktif Dinas Kesehatan DIY dan lembaga terakreditasi menjadi refleksi nyata pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Melalui sarasehan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perumusan rekomendasi dan langkah strategis ke depan yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan oleh akademisi, pemangku kebijakan, dan seluruh pihak terkait, guna menjaga dan meningkatkan mutu lembaga terakreditasi secara berkelanjutan.

Tujuan umum

Mewujudkan pemahaman bersama dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam implementasi regulasi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tujuan khusus

1. Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan terkait standar akreditasi dan mutu.
2. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan pencantuman SKP bagi profesi dan non-profesi.
3. Memaparkan evaluasi dan capaian implementasi regulasi mutu di tingkat daerah.
4. Menghimpun masukan dan pengalaman lembaga terakreditasi dalam pelaksanaan sistem akreditasi.
5. Merumuskan rekomendasi dan arah strategis penguatan mutu dan akreditasi ke depan.

1. Lembaga Terakreditasi di wilayah DIY
2. Seluruh Departemen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
3. Seluruh Program Studi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
4. Seluruh Divisi di PKMK FK-KMK UGM
5. Perwakilan Pusat Kajian di FK-KMK UGM
6. Tim Akreditasi dan Mutu Lembaga
7. Dinas Kesehatan DIY
8. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
13. Tenaga Kesehatan
14. Tenaga Medis
15. Akademisi
16.  

• Selasa, 10 Februari 2026
• 10.00 – 12.30 WIB
• Link Zoom: Klik DISINI
• Meeting ID: 869 4468 6534
• Code: 721897