Webinar Isu Strategis Kebijakan RSUD 2025 dan Arah Kebijakan 2026

Transformasi kesehatan nasional dan perubahan regulasi perumahsakitan dalam beberapa tahun terakhir menempatkan RS Daerah pada peran yang semakin strategis sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan rujukan dan implementasi prioritas nasional.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan, Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk/Jasa RS, serta berbagai regulasi tata kelola OPD dan BLUD sesuai arahan Kemendagri (Permendagri 86/2017 yang sedang direvisi, sinkron dengan SAKIP dan perencanaan daerah), maka penyusunan Renstra RSUD harus memenuhi dua perspektif utama:

1. Perspektif kesehatan yang bersandar pada value-based healthcare, mutu & patient safety, isu-isu transformasi kesehatan (KJSU–KIA, KRIS, jejaring rujukan, dll); dan
2. Perspektif pemerintahan yang memegang teguh mekanisme administrasi pemerintahan (RPJMD, Renstra Dinkes, Renstra BLUD/OPD).

Disisi lain, antar RS memiliki tantangan dan model pengembangan yang berbeda sesuai lingkungan operasinya:

1. RSD pada kompetisi sangat tinggi (kota besar); dimana RS Daerah harus fokus pada market & positioning;
2. RSD pada daerah menengah yang membutuhkan strategi pertumbuhan bertahap & efisiensi;
3. RSD di wilayah 3T yang lebih terekspos pada isu-isu terkait akses, keberlanjutan SDM & fiskal;
4. RSD Pendidikan hospital-based / wahana FK yang harus memiliki budaya teaching & clinical governance serta budaya riset.

Renstra yang tidak mempertimbangkan karakteristik setting tersebut seringkali:

• tidak selaras dengan arah kebijakan Pemda
• sulit mendapat dukungan anggaran
• tidak implementatif dan tidak berdampak pada mutu layanan

Karena itu, penyusunan Renstra RSUD harus menjadi instrumen manajerial yang berorientasi nilai (value-based strategy), sekaligus tidak dipermasalahkan secara administratif.