Kerangka Acuan Kegiatan

Kepemimpinan dalam Sistem Kesehatan:
Pemahaman UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui Platform Digital di

www.kebijakankesehatanindonesia.net

Kamis, 19 dan 26 September 2024


Pendahuluan

Undang-Undang Kesehatan baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian dalam Rapat Paripurna DPR RI yang kemudian mendapatkan penomoran pada 8 Agustus 2023. Saat ini telah diundangkan ke dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses perubahan Undang-Undang Kesehatan sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2022 dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini adalah inisiatif DPR dan dirancang pembuatannya dengan menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law memiliki makna secara harfiah berarti dalam satu bus terdapat banyak muatan (Christiawan, 2021). Muatan perundang-undangan yang dibentuk dengan metode Omnibus Law bersifat beragam dan tidak khusus. Undang-Undang yang masuk ke OBL adalah:

    1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
    2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
    3. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
    4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    5. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
    6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
    7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
    8. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
    9. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
    10. Undang-Undang No. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras
    11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menyusul setelah pengundangan tersebut, pada bulan September 2023 ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan  Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Pada 26 Juli 2024 di Jakarta. Mengingat besarnya PP yang lebih dari 1.100 pasal, para pemimpin sistem kesehatan perlu untuk mempelajari dengan menggunakan pendekatan digital, sehingga memudahkan pembelajaran. Hal ini mutlak dilakukan oleh para pemimpin di sistem kesehatan yang harus menguasai isi UU Kesehatan 2023 dan PP-nya. Diharapkan platform digital ini dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin di sektor kesehatan.

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan pemahaman terkait Sistem Kesehatan dengan memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui platform digital. 

Kompetensi 

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami isi UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 dan cara mempelajari melalui Platform Digital.
  2. Meningkatkan Peran dan tanggung jawab pemimpin dengan cara memahami UU Kesehatan 2023 dan PP.
  3. Melakukan Pengembangan berbasis pada kelompok-kelompok Pemimpin dalam Sistem Kesehatan Propinsi.

Target Peserta

Para pemimpin di Sistem Kesehatan: Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, Pimpinan RS, Pimpinan BPJS pusat dan cabang-cabang, Pimpinan FK-FKM-STIKES-Poltekkes, Pimpinan Organisasi-Organisasi Profesi Pusat dan Cabang, serta semua pemimpin di sektor kesehatan.

– Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan – Perawat – Non-Nakes – Tenaga Kesehatan Kerja
– Tenaga Kesehatan Masyarakat Pembimbing Kesehatan Kerja – Dokter Umum  – Dokter Spesialis Kesehatan Masyarakat
– Dosen – Akademisi – Dokter – Mahasiswa
– Peneliti – Bidan

 

Jadwal kegiatan Online:

Pertemuan 1: Pengantar Mempelajari Platform Digital

Hari, tanggal  :  Kamis, 19 September 2024

Waktu              : 10.00 – 12.00 WIB

 

Pertemuan 2: Melakukan Perencanaan untuk Respon sebagai pemimpin dalam menjalankan UU Kesehatan

Hari, tanggal :  Kamis, 26 September 2024

Waktu             : 10.00 – 12.00 WIB

 

Kegiatan Waktu Materi Submateri Pembicara Link Zoom
Pertemuan 1 Kamis, 19 September 2024

Pukul 10.00-12.00 WIB

Pengantar Mempelajari Platform Digital

Download Materi

 

Reportase
  • Memperkenalkan Platform Digital untuk mempelajari UU Kesehatan 2023 dan PP 2024
  • Ringkasan UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 yang relevan dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan
Pembicara:

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

Video

2. Tri Muhartini, MPA

Video
Link zoom:
Join

Meeting ID: 849 3390 4384
Passcode: DIGITAL
Pertemuan 2 Kamis, 26 September 2024

Pukul 10.00-12.00 WIB

Melakukan Perencanaan untuk Respon sebagai pemimpin dalam menjalankan UU Kesehatan

Download Materi

 

Reportase
  • Ringkasan UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 yang relevan dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan
  • Strategi Perencanaan untuk Respon sebagai pemimpin dalam menjalankan UU Kesehatan
  • Peran dan tanggung jawab pemimpin dalam program pendidikan tenaga kesehatan
Pembicara:

1. drg. Indra Prima Putra, MKM

2. dr. Haryo Bismantara, MPH

Pembahas:
Dr. dr. Sudadi, SpAn-TI, Subsp.N.A.n (K) 

Link zoom:
JoinMeeting ID: 849 3390 4384
Passcode: DIGITAL

 

Biaya:

Kegiatan ini gratis.

Bagi peserta yang ingin mendapatkan Sertifikat ber-SKP Kemenkes RI melalui Plataran Sehat, dapat mengikuti ujian dengan membayar biaya sebesar Rp. 100.000.

Pendaftaran